TANPA LAND BANKING, PROGRAM SEJUTA RUMAH HANYA BERTAHAN 3 TAHUN

Warning atas kinerja Program Sejuta Rumah disampaikan oleh Indonesia Property Watch terkait sustainability program pemerintah untuk penyediaan rumah rakyat ini. Bukan tanpa alasan, Indonesia Property Watch menyampaikan ini karena merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah jangan sampai program sejuta rumah yang sangat menjanjikan ini menjadi berhenti di tengah jalan.

“Program Sejuta Rumah dengan berbagai kendala harus dipertahankan, namun pemerintah harus segera melakukan langkah antisipatif terkait sustainability program ini, jangan sampai berhenti di tengah jalan,” jelas Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Terdapat dua hal yang menjadi sorotan Indonesia Property Watch terkait Pembiayaan dan Supply.

Dari sisi pembiayaan saat ini dana untuk FLPP telah habis per Juli 2015 dengan kucuran Rp 5,1 T dan dilanjutkan dengan skema selisih bunga. Di tahun depan akan digulirkan dana Rp 9,22 T dengan tambahan Rp 200 miliar untuk selisih bunga. Namun dana tersebut diyakini belum cukup mengingat dibutuhkan paling tidak Rp 100 T untuk menyukseskan sejuta rumah setahun. Dana-dana dari BPJS seharusnya dapat ditempatkan untuk membantu pembiayaan perumahan rakyat, apakah dalam bentuk bantuan uang muka atau memperbesar porsi FLPP. Karena skema FLPP ini harus tetap dipertahankan. Seperti kita ketahui skema FLPP bukanlah semata-mata subsidi yang habis (sunk cost) melainkan pada waktu akan menjadi dana bergulir yang terus menerus dapat membiayai perumahan rakyat. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan FLPP, malah dirasakan kurang besar karena dana tersebut sebenarnya tidak hilang laiknya subsidi.

Di sisi supply, Indonesia Property Watch menyoroti harga tanah yang mahal. Meskipun permintaan tinggi, namun tanpa adanya pasokan rumah yang dibangun tentunya tidak akan terjadi manfaat dari Program Sejuta Rumah. Pemerintah harus berorientasi pada pasar bukan pada fisik terbangun sejuta rumah. Banyak para pengembang rumah sederhana membangun rumah di lokasi yang menurut pengamatan tidaklah layak untuk dibangun rumah sederhana karena tidak terkoneksi dengan transportasi masal seperti kereta api, atau bahkan MRT dan LRT. Dengan demikian maka beban waktu dan biaya transportasi menjadi mahal dan tidak layak secara ekonomi untuk dihuni oleh masyarakat MBR.

Selain itu berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa pengembang rumah sederhana, land bank dari pengembang tersebut diperkirakan hanya bertahan selama 2 – 3 tahun saja. Artinya setelah itu mereka harus membeli lahan yang tentunya dengan harga yang tinggi bila tidak dikendalikan oleh pemerintah. Akhirnya hal ini akan berdampak terhadap mahalnya harga rumah meninggalkan batasan harga FLPP yang ada sebesar 5% per tahun. Bila terjadi maka Program Sejuta Rumah hanya tinggal kenangan saja!

Indonesia Property Watch menegaskan pentingnya land bank yang dikuasai oleh pemerintah untuk mengendalikan harga tanah nantinya. Bahkan land bank ini telah disuarakan sejak tahun 2009 lalu. Beberapa percepatan untuk realisasi land bank pemerintah ini harus segera dilaksanakan.

Mitra Kami